Halo semua, Bagaimana kabar Anda sekalian?
Ini lho halaman web pertamaku..
Kebohongan 'Yang Terpaksa'
Kontroversi Pidato Presiden SBY terkait dengan data kemiskinan dan pengangguran di hadapan DPR (16/8) lalu masih berlanjut. Meneg PPN/Kepala Bapenas, Paskah Suzetta, mengakui bahwa pemerintah 'terpaksa' menggunakan data kemiskinan lama karena BPS belum mempublikasikan data terbaru. Namun pemerintah mengelak bila dituding memanipulasi data. "Presiden tidak menyampaikan data 2005-2006 soal kemiskinan. Kenapa? Karena BPS belum mengumumkan hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) 2005-2006. (Survei itu) baru akan diumumkan awal september 2006," kata Paskah. (Republika, 22/8)
Apa yang disampaikan oleh Kepala Bapenas menunjukkan 2 hal, Pertama: Kecerobohan Pemerintah. Mengapa demikian? Pemerintah seharusnya paham betul, pada saat apa menyampaikan keterangan tersebut, dan bagaimana implikasinya. Kita tahu bahwa Pidato Presiden terkait dengan data kemiskinan adalah pada saat Pidato di depan anggota dewan (DPR), artinya pemerintah sedang berada pada kondisi yang begitu urgent. Yakni pidato kenegaraan di depan para wakil rakyat. Secara spesifik, arti pidato kenegaraan juga sudah begitu 'sakral'. Apa yang disampaikan harus betul-betul berpijak pada data dan fakta yang akurat lagi relevan. Apalagi kalau pidato tersebut dihadapan wakil rakyat dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Dan kita pun tahu, akibat dari pidato pemerintah tersebut. Jika tidak langsung dilakukan koreksi maka pidato tersebut akan dijadikan 'pijakan' dalam penyusunan rencana pembangunan dan lebih parahnya lagi dijadikan indikator 'keberhasilan' pembangunan. Jika ini terjadi, bisa kita bayangkan, ternyata selama ini kita telah salah dan terus menerus melakukan kesalahan dalam pengambilan asumsi-asumsi pembangunan. Sehingga menjadi wajar jika pembangunan negeri ini tidak pernah berhasil, yang ada justru manipulasi data yang berakibat pada bertambahnya kesengsaraan rakyat. Jelas ini adalah kecerobohan yang fatal. Namun apakah benar ini sebuah kecerobohan? Ataukah ini sebuah tindakan yang disengaja?
Kedua: Pengakuan pemerintah bahwa sebenarnya ada 'niat' melakukan kebohongan publik. Pidato Presiden yang begit yakin yang kemudian di ekspose oleh Wapres dalam beberapa kesempatan/moment, menunjukkan bahwa sejak dari awalnya pemerintah memang meyakini hal tersebut. Namun tatkala ada koreksi dari Tim Indonesia Bangkit yang mengatakan bahwa data yang dipakai Presiden adalah 'data kadaluwarsa' yag tidak bisa lagi mencerminkan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia saat ini, buru-buru Kepala Bapenas melakukan 'klarifikasi' dan cenderung pembelaan diri. Sebab, Presiden dalam pidatonya telah 'mengklaim' bahwa kemiskinan telah mengalami kemiskinan yang sangat signifikan yang awalnya 23,4% (1999) menjadi 16% (2005). Namun Presiden tidak merinci secara detail akibat kebijakan keliru (penaikan BMM) bagi penaikan/penurunan angka kemiskinan. Padahal masyarakat umum sudah jamak dengan kebijakan menaikkan BBM hingga 100% jelas bukan lagi menaikkan angka kemiskinan namun melambungkan dengan cepat angka kemiskinan. Walhasil, klaim pemerintah ini lah yang sebenarnya bentuk kebohongan publik.
Apa yang disampaikan oleh Kepala Bapenas, bahwa pemerintah 'terpaksa' menggunakan data lama, jelas ini adalah sekedar pembelaan guna menutupi kesalahan semata. Seharusnya pemerintah tidak melakukan hal tesebut. Pemerintah bisa menggunakan data dari BI atau BPS yang dilangsir tiap bulan dalam mengukur tingkat inflasi yang kemudian bisa dikonversi guna mengukur tingkat kemiskinan yanga ada. Kalau pun tidak menggunakan hal tersebut, pemerintah seharusnya memberikan catatan-catatan per bulan sebagai akibat kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan yang berakibat langsung bagi perekonomian masyarakat banyak seperti kenaikan BBM, dll. Jika ini dilakukan maka 'mungkin' ada pemakluman dari masyarakat. Walhasil, pemerintah telah 'terpaksa' melakukan kebohongan publik.
Halo semua, Bagaimana kabar Anda sekalian?